Pp Nomor (No) 2 Tahun 2018 Perihal Standar Pelayanan Minimal (Spm)

PP NOMOR  (NO) 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

PP Nomor  (No) 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibentuk dalam rangka melakukan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah.  SPM ini berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan tempat permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.


Berikut beberapa pengertian yang terdapat dalam  PP Nomor  (No) 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM yakni ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3. Jenis Pelayanan Dasar yakni jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Mutu Pelayanan Dasar yakni ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis biar hidup secara layak.
 5. Urusan Pemerintahan Wajib yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wapres dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah yakni kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Daerah yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemda yakni kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara yakni orang bangsa Indonesia orisinil dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 (1) Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.


Selengkapnya silahkan baca atau download dalam  PP Nomor  (No) 2 Tahun 2018Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terima kasih semoga bermanfaat.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Beasiswa S2 Kementerian Pupr Tahun 2018

Gambar
Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 2018 Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 2018.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan Beasiswa Pendidikan Kedinasan jenjang S2 angkatan 2018. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, beasiswa Kuliah S2 Kementerian PUPR ini dilaksanakan atas kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Institut Teknologi Bandung, Universitas Kristen Parahyangan, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin Pada aktivitas Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 2018 ini, Ada 26 pilihan aktivitas studi pada banyak sekali perguruan tinggi tinggi tersebut. Bidangnya tidak hanya meliputi teknik, konstruksi, dan instrastuktur tetapi juga akuntansi, hukum, manajemen, perencanaan, pembangunan, dan lingkungan.  Persyaratan Umum Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 20...
Baca selengkapnya

Pengumuman Lulus Seleksi Cpns Tahun 2017 Kemenkumham Kanwil Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Ntt Dan Jambi

Gambar
PENGUMUMAN CPNS KEMENKUMHAM SEBANYAK 17.521 ORANG DINYATAKAN LULUS Info Pengumuman Kelulusan CPNS Kemenkumham tahun 2017 , sebanyak 17.521 orang lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun dari 17.526 formasi, lowongan untuk pelamar dokter seorang hebat tidak terpenuhi dengan kuota sebanyak lima orang. "Pengumuman akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi Kemenkumham www.cpns.kemenkumham.go.id, pada Kamis (9/11). Daftar Nama Peserta yang dinyatakan Lulus   CPNS Kemenkumham tahun 2017 paling cepat nanti akan diumumkan pukul 21.00 WIB dan paling lambat pukul 24.00 WIB alasannya ada 2.600 lembar pengumuman," kata Menteri Hukun dan Hak Asasi Manuska (Menkumham) Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (9/11). Yasonna menuturkan proses perekrutan CPNS Kemenkumham 2017 ini bukanlah merupakan hal yang gampang dan singkat. Sebab, proses perekrutan CPNS Kemenkumham dilakukan secara terbuka tanp...
Baca selengkapnya

Pengumuman Hasil Utn 1 Tahun 2017 (Plpg Sertifikasi Guru 2017)

Gambar
PENGUMUMAN HASIL UTN 1 TAHUN  2017 (PLPG SERTIFIKASI GURU 2017 Pengumuman Hasil UTN 1 tahun 2017,  Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ialah teladan sertifikasi dalam bentuk pembinaan yang diselenggarakan oleh Rayon LTPK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru akseptor sertifikasi. Beban berguru PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM). UTN atau Ujian Tulis Negara tahun 2017 merupakan ialah ujian untuk memilih tingkat kelulusan akseptor sertifikasi Guru atau akseptor PLPG tahun 2017. Guru dinyatakan lulus UTN  pada simpulan PLPG atau dinyatakan lulus sertrifikasi guru 2017 kalau memperoleh nilai paling rendah 80. Jika, guru belum memperoleh nilai 80, maka guru tersebut  diberi kesempatan mengikuti UKG paling banyak 4 kali dalam jangka waktu 2  tahun sehabis melaksanakan berguru berdi...
Baca selengkapnya