Juknis Penggunaan Dak Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018

JUKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2018

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.


Berdasarkan Pasal 1 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa:
(1)  Dana Alokasi  Khusus Nonfisik Bidang  Kesehatan Tahun  Anggaran  2018  diberikan  kepada  tempat untuk  membantu  mendanai  acara khusus  yang merupakan  urusan  tempat dan  sesuai  dengan prioritas  pembangunan  kesehatan  nasional  tahun 2018. 
(2)  Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik Bidang  Kesehatan Tahun  Anggaran  2018 sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)    ditetapkan  melalui  Rencana  Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
(3)  Dana  Alokasi  Khusus Nonfisik Bidang  Kesehatan Tahun  Anggaran  2018 sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  bertujuan  mendukung  daerah  dalam penyediaan  dana pembangunan bidang  kesehatan untuk  mencapai  target  prioritas  nasional  bidang kesehatan. 

Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Non fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa: Dana  Alokasi  Khusus Nonfisik Bidang  Kesehatan Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: 
a.  dukungan operasional  kesehatan 
b.  jaminan persalinan 
c.  ratifikasi puskesmas; 
d.  ratifikasi rumah sakit; dan/atau
e.  ratifikasi laboratorium kesehatan tempat

Berdasarkan Pasal 3 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa: Bantuan operasional  kesehatan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  huruf  a  diutamakan  untuk  upaya kesehatan  bersifat  promotif  dan  preventif  di  setiap jenjang pelayanan kesehatan, yang meliputi:
a.  dukungan operasional kesehatan untuk puskesmas;
b.  bantuan  operasional  kesehatan  untuk  akomodasi rujukan  upaya  kesehatan  masyarakat  di  dinas kesehatan tempat provinsi/kabupaten/kota dan balai kesehatan masyarakat; dan
c.  dukungan operasional kesehatan untuk distribusi obat, vaksin  dan Bahan  Medis  Habis  Pakai  (BMHP) serta pemanfaatan sistem isu logistik obat dan BMHP di instalasi farmasi kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa: Jaminan persalinan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 abjad b meliputi: 
a.  referensi persalinan dari rumah ke akomodasi pelayanan kesehatan yang kompeten;
b.  sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
c.  pertolongan  persalinan,  KB  paskapersalinan  dan perawatan bayi gres lahir.


Berdasarkan Pasal 5 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa: Akreditasi  puskesmas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 abjad c meliputi: 
a.  workshop  pendukung  implementasi  ratifikasi puskesmas;
b.  pendampingan ratifikasi puskesmas; dan 
c.  survei ratifikasi puskesmas.

Berdasarkan Pasal 6 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyatakan bahwa: Akreditasi  rumah  sakit  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 abjad d meliputi: 
a.  workshop pendukung pemenuhan standar ratifikasi rumah sakit;
b.  pelatihan rumah sakit untuk persiapan akreditasi; dan
c.  survei ratifikasi rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Non fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyatakan bahwa:Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Petunjuk  Teknis Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan  Tahun  Anggaran  2018  tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan Pasal 8 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa:
(1)  Kepala Daerah, Kepala Dinas  Kesehatan  Provinsi, Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah  Sakit  Provinsi,  dan Direktur  Rumah  Sakit Kabupaten/Kota harus melaksanakan pelaporan secara berjenjang dan terjadwal setiap 3 (tiga) bulan.
(2)  Kepala Daerah  menyampaikan  laporan  pelaksanaan kegiatan  dan  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus Nonfisik Bidang  Kesehatan  Tahun  Anggaran  2018 kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
(3)  Kepala Dinas Kesehatan  Provinsi memberikan kompilasi  laporan  kepada  Sekretaris  Jenderal Kementerian  Kesehatan  melalui  Kepala  Biro Perencanaan dan Anggaran.
(4)  Kompilasi  laporan  oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dilaksanakan paling  lambat  14  (empat  belas)  hari sehabis triwulan yang bersangkutan berakhir.

Berdasarkan Pasal 9 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa: Menteri  Kesehatan,  gubernur,  dan  bupati/wali  kota melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  secara berjenjang  terhadap  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kiprah dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 10 Permenkes Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dinyataakan bahwa: Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  1 Januari 2018.

Selengkapnya Download Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 (disini)

Demikian info perihal Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 Terima kasih supaya bermanfaat. 




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Beasiswa S2 Kementerian Pupr Tahun 2018

Gambar
Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 2018 Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 2018.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan Beasiswa Pendidikan Kedinasan jenjang S2 angkatan 2018. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, beasiswa Kuliah S2 Kementerian PUPR ini dilaksanakan atas kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Institut Teknologi Bandung, Universitas Kristen Parahyangan, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin Pada aktivitas Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 2018 ini, Ada 26 pilihan aktivitas studi pada banyak sekali perguruan tinggi tinggi tersebut. Bidangnya tidak hanya meliputi teknik, konstruksi, dan instrastuktur tetapi juga akuntansi, hukum, manajemen, perencanaan, pembangunan, dan lingkungan.  Persyaratan Umum Beasiswa S2 Kementerian PUPR Tahun 20...
Baca selengkapnya

Pengumuman Lulus Seleksi Cpns Tahun 2017 Kemenkumham Kanwil Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Ntt Dan Jambi

Gambar
PENGUMUMAN CPNS KEMENKUMHAM SEBANYAK 17.521 ORANG DINYATAKAN LULUS Info Pengumuman Kelulusan CPNS Kemenkumham tahun 2017 , sebanyak 17.521 orang lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun dari 17.526 formasi, lowongan untuk pelamar dokter seorang hebat tidak terpenuhi dengan kuota sebanyak lima orang. "Pengumuman akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi Kemenkumham www.cpns.kemenkumham.go.id, pada Kamis (9/11). Daftar Nama Peserta yang dinyatakan Lulus   CPNS Kemenkumham tahun 2017 paling cepat nanti akan diumumkan pukul 21.00 WIB dan paling lambat pukul 24.00 WIB alasannya ada 2.600 lembar pengumuman," kata Menteri Hukun dan Hak Asasi Manuska (Menkumham) Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (9/11). Yasonna menuturkan proses perekrutan CPNS Kemenkumham 2017 ini bukanlah merupakan hal yang gampang dan singkat. Sebab, proses perekrutan CPNS Kemenkumham dilakukan secara terbuka tanp...
Baca selengkapnya

Pengumuman Hasil Utn 1 Tahun 2017 (Plpg Sertifikasi Guru 2017)

Gambar
PENGUMUMAN HASIL UTN 1 TAHUN  2017 (PLPG SERTIFIKASI GURU 2017 Pengumuman Hasil UTN 1 tahun 2017,  Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ialah teladan sertifikasi dalam bentuk pembinaan yang diselenggarakan oleh Rayon LTPK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru akseptor sertifikasi. Beban berguru PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM). UTN atau Ujian Tulis Negara tahun 2017 merupakan ialah ujian untuk memilih tingkat kelulusan akseptor sertifikasi Guru atau akseptor PLPG tahun 2017. Guru dinyatakan lulus UTN  pada simpulan PLPG atau dinyatakan lulus sertrifikasi guru 2017 kalau memperoleh nilai paling rendah 80. Jika, guru belum memperoleh nilai 80, maka guru tersebut  diberi kesempatan mengikuti UKG paling banyak 4 kali dalam jangka waktu 2  tahun sehabis melaksanakan berguru berdi...
Baca selengkapnya